Padang, Kompas - Program pertanian di Provinsi Sumatera Barat, yang selama ini tengah diupayakan untuk kembali menggunakan konsep pertanian organik, ditantang untuk lebih berorientasi pada agrobisnis dan agroindustri.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kamis (19/8), mengatakan, nota kesepahaman dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah ditandatangani untuk memastikan transfer ilmu dan pengetahuan demi tercapainya tujuan tersebut. Irwan mengatakan, nota kesepahaman itu salah satunya dimaksudkan untuk memenuhi kemandirian petani dalam mempraktikkan pertanian organik.”Organik itu tetap jalan, orientasi kami petani mandiri. Jangan sampai organik terus-terusan, suatu ketika pupuk organik tidak terpenuhi lantas tidak berproduksi,” kata Irwan.
Menurut Irwan, IPB akan memastikan terjadinya peralihan ilmu dan pengetahuan kepada petani dan sejumlah akademisi di Universitas Andalas (Unand), Padang, terkait hal tersebut. ”Jika IPB sudah pergi, kawan-kawan dari Unand bisa meneruskan,” kata Irwan sembari menambahkan jangka waktu kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman itu selama lima tahun ke depan.
Untuk bidang pertanian organik, sejauh ini IPB diketetahui juga memiliki badan sertifikasi produk dan sistem organik yang disebut Integrated Laboratory Organic and Nature Product Assurance.
Sementara itu, Sumbar sejauh ini sudah memiliki lembaga sertifikasi organik yang berdiri sejak tahun 2007. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Djoni menyebutkan, sejauh ini tidak ada biaya yang dipungut dari petani untuk mendapatkan sertifikat organik. (INK)
